Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul mempunyai tanggung jawab yang sangat strategis dalam penyediaan informasi hukum publik melalui JDIH. Portal JDIH kabupaten ini sendiri telah beroperasi dan menyediakan regulasi hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan lain-lain. Website yang sangat penting ini merupakan pintu gerbang bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pihak berwenang dalam mengakses dokumen hukum dengan sangat cepat, akurat, dan transparan.
Secara struktural, JDIH berada di bawah koordinasi Bagian Hukum atau Unit Pengelola Dokumentasi Informasi Hukum di Setda, yang bertugas secara langsung untuk mengelola konten hukum serta memastikan aksesibilitas dan ketersediaan dokumen hukum secara resmi dan sah. Untuk memperkuat fungsi satu ini, pada tahun 2023 akhir lalu Setda Kabupaten Gunung Kidul memutuskan untuk membangun atau mengembangkan portal JDIH secara signifikan melalui penunjukan langsung kepada Jogjatech sebagai mitra developer, pekerjaan ini adalah melakukan peremajaan dari website CMS WordPress yang ada sebelumnya lalu diconvert menggunakan framework PHP, dan nilai pekerjaan ini sudah langsung dipotong pajak.
Jogjatech ini sendiri adalah web developer berbasis di Yogyakarta, yang menawarkan jasa pengembangan sistem informasi berbasis web (web-based), dengan pengalaman yang sudah sangat lama. Mereka menyediakan layanan mulai dari pengembangan aplikasi, desain responsive, penggunaan framework seperti CodeIgniter dan Laravel, hingga dukungan purna jual (lifetime support) .
Mekanisme Penunjukan Langsung
Penunjukan langsung merupakan prosedur pengadaan barang atau jasa pemerintah yang tak menggunakan tender terbuka, tetapi ditunjuk langsung pihak penyedia yang telah dianggap memenuhi kriteria. Mekanisme seperti ini biasanya dilakukan jika:
- Nilai pekerjaan tidak besar sehingga tender tidak efisien.
- Pihak yang ditunjuk memiliki keahlian khusus yang jarang dimiliki peserta lain.
- Kesesuaian terhadap kebutuhan teknis dan waktu pelaksanaan yang mendesak.
Dalam kasus pembangunan website JDIH oleh Setda Kabupaten Gunung Kidul, pilihan kepada Jogjatech bisa jadi didasari pengalaman dan portofolio mereka, lokasi geografis yang relatif dekat (Yogyakarta), serta kemampuan teknis yang relevan (framework modern, desain responsif, WebGIS, dan dukungan menjaga keberlanjutan sistem).
Penunjukan langsung dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Penunjukan Penyedia Jasa, dilanjutkan negosiasi ruang lingkup pekerjaan, biaya, durasi, dan spesifikasi teknis. Ini bertujuan menciptakan kesepahaman pihak Setda dan Jogjatech agar proyek berjalan lancar dan sesuai anggaran.
Tahapan Kerjasama
Inisiasi dan Perencanaan
Bagian Hukum Setda merumuskan kebutuhan sistem, misalnya portal JDIH yang responsif, mudah diakses dari berbagai perangkat, memiliki sistem manajemen konten untuk peraturan baru, kategori produk hukum, fitur pencarian canggih, serta keamanan data. Jogjatech kemudian menyusun proposal teknis dan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB), termasuk alur kerja, tools/framework yang bisa dipakai (seperti Laravel, Bootstrap), serta jadwal pelaksanaan dan SOP layanan purna jual.
Desain dan Pengembangan
Setelah disepakati, tahap desain UI/UX dan arsitektur sistem dilakukan. Jogjatech akan menerapkan framework seperti Bootstrap untuk antarmuka yang mudah digunakan dengan bantuan Laravel atau CodeIgniter. Jika diperlukan integrasi peta digital, mereka bisa memanfaatkan Leaflet.js atau GeoJSON. Tim developer memegang kendali pengembangan mulai dari frontend, backend, database, dan fitur seperti upload dokumen, sistem kategori produk hukum, dan pencarian berbasis metadata.
Uji Coba dan Pelatihan Secara Langsung
Sebelum dirilis secara publik, dilakukan staging environment dan uji coba (testing) dengan memeriksa fungsi pencarian, upload, struktur dokumen, kompatibilitas browser, dan keamanan. Developer bersama jajaran Bagian Hukum Setda menguji sekaligus memperoleh feedback untuk perbaikan. Pelatihan juga diselenggarakan kepada operator atau pengelola sistem di Setda agar bisa secara mandiri menambahkan/perbarui produk hukum, memelihara data, dan menjawab permintaan publik.
Peluncuran dan Operasional
Setelah pengujian selesai dan disetujui, portal JDIH resmi diluncurkan. Momen publikasi ini penting dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, baik lewat website resmi Setda, media sosial, ataupun instansi terkait. Portal ini berfungsi sebagai pusat distribusi informasi hukum, yang memudahkan masyarakat untuk mengakses produk hukum terbaru, melakukan pencarian berdasarkan kategori, tahun, atau kata kunci, serta merujuk peraturan yang berlaku.
Dukungan dan Pemeliharaan (Maintenance) Secara Menyeluruh
Jogjatech menyediakan layanan purna jual, yang mencakup perbaikan bug, update sistem, dan pemeliharaan server atau database jika mengalami masalah. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan sistem, keamanan data, dan kemampuan adaptasi terhadap pembaruan teknologi atau kebutuhan.
Manfaat Kolaborasi Ini
Untuk Pemerintah Kabupaten
Peningkatan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat, yang berimbas positif pada transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Portal JDIH yang baik membantu mempermudah akses ke peraturan daerah, meningkatkan efisiensi internal, dan mendukung kultur pemerintahan berbasis data. Selain itu, penunjukan langsung mempercepat pelaksanaan proyek tanpa birokrasi tender panjang.
Bagi Jogjatech
Proyek semacam ini memperkuat reputasi developer setempat sebagai penyedia solusi digital yang teruji pada instansi pemerintah. Pengalaman dalam membangun portal hukum mendorong kredibilitas dan membuka peluang kerjasama serupa dengan pemda lain.
Bagi Masyarakat
Tersedianya akses mudah dan terkini ke produk hukum meningkatkan inklusivitas, meminimalkan kesenjangan informasi. Hal ini relevan bagi warga desa, lembaga masyarakat, pelajar, dan pihak yang berkepentingan di Gunungkidul. Portal JDIH yang responsif dan user-friendly mengurangi kesulitan navigasi, menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik.
Tantangan dan Solusi Mitigasinya
Beberapa tantangan yang mungkin muncul, antara lain kestabilan sistem, kesiapan SDM internal pemerintah, dan penyesuaian anggaran. Mitigasi bisa dilakukan lewat:
- Perencanaan teknis detail termasuk backup rutin dan keamanan data, seperti sertifikat SSL.
- Pelatihan intensif untuk operator, serta dokumentasi penggunaan sistem yang jelas.
- Skema pembayaran bertahap sesuai dengan pencapaian milestone proyek.
Relevansi dengan Praktik Daerah Lain
Kita bisa melihat bagaimana daerah lain telah memperkuat JDIH lewat studi komparasi. Misalnya, Kabupaten Magelang melakukan kunjungan kerja untuk melihat langsung pengelolaan JDIH di daerah lain. Kabupaten Magelang mempelajari sistem yang efektif, seperti aplikasi penyusunan produk hukum dan integrasi sistem manajemen dokumentasi.
Kabupaten Magelang juga melakukan studi komparasi ke Kabupaten Tegal, yang menerapkan inovasi seperti akses produk hukum bagi penyandang disabilitas (audio, braille), serta sistem penyusunan produk hukum online (SIMPUH) yang real-time dan transparan.
Ini menunjukkan bahwa portal JDIH terus berkembang ke arah aksesibilitas dan teknologi modern. Kolaborasi Setda Gunung Kidul dan Jogjatech dapat mengambil pelajaran dari praktik-praktik ini dengan memasukkan aksesibilitas lebih luas dan integrasi digital yang mumpuni ke dalam desain sistem JDIH.
Pandangan ke Depan
Untuk memastikan portal JDIH terus relevan, beberapa langkah pasca-peluncuran yang bisa ditempuh:
- Pengembangan fitur aksesibilitas, seperti text-to-speech atau tampilan untuk disabilitas, agar informasi hukum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- Integrasi dengan sistem nasional JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional), untuk sinkronisasi produk hukum antara pemerintah pusat dan daerah.
- Analitik dan statistik kunjungan, agar Setda dapat melihat bahwa konten mana yang paling dicari dan menyusun strategi pembaruan konten berdasarkan data pengguna.
- Platform publik interaktif, seperti forum tanya jawab hukum, yang bisa meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan produk hukum.
- Penguatan keamanan dan backup, terus menjaga sistem agar aman dari serangan dan mempertahankan kesinambungan layanan.
